BPN (Badan Pertanahan Nasional) sosialisasikan status Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Perum Perumnas kepada pihak perbankan pada Rabu, 9 Oktober 2019 di Kantor Pusat Perum Perumnas.

Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Arie Yuriwin diapit Direktur Pemasaran Perum Perumnas Anna Kunti Pratiwi (kiri) dan Direktur Pertanahan Hukum dn SDM Perum Perumnas Muchlis Abbas (kanan) tengah berbincang-bincang selepas agenda diskusi atas status Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Perum Perumnas kepada pihak perbankan.

Diskusi ini untuk menyelaraskan persepsi kepada pihak perbankan bahwa terdapatnya kekhususan pada HPL Perum Perumnas, dimana yang tercatat sebagai aset dalam bentuk inventory dapat dipindahtangankan atau dijual kepada pihak lain mengacu pada PP No 83 Tahun 2015 mengenai Perum Perumnas dan UU No 21 Tahun 1997. Dan Hak Guna Bangunan (HGB) diatas HPL dapat dibebani Hak Tanggungan setelah mendapat izin dari pemegang HPL.