JAKARTA (Suara Karya): Direktur Utama Perum Perumnas Himawan Arief Sugoto mengatakan, perusahaan menyiapkan dana sebesar Rp 140 miliar untuk penambahan cadangan tanah (land bank) di sejumlah daerah. Ketersediaan lahan ini untuk menjaga tingkat produksi rumah, sehingga bisa mengatasi kekurangan pasokan rumah untuk masyarakat. Stok lahan Perumnas saat ini tinggal 1.900 hektare (ha) dan tersebar di sejumlah daerah.

“Ada empat lokasi untuk land bank Perumnas, di antaranya sudah masuk tahap pembayaran untuk pembebasan lahan. Tiga di antaranya di Jambi, Manado, dan Mojokerto, sedangkan di Bekasi, Palembang, dan Makassar masih dalam penjajakan,” katanya di Jakarta, Rabu (24/10).

Menurut dia, penambahan cadangan tanah/lahan akan terus dimaksimalkanm, sehingga produksi rumah di masa mendatang bisa terus meningkat. Perumnas juga menyiapkan program strategis untuk menopang proses transformasi jilid II pada tahun depan, di antaranya peremajaan rumah susun (rusun), rumah vertikal, pembangunan proyek Kemayoran (Jakarta) tahap dua, membangun rumah susun sederhana milik (rusunami), dan melakukan sinergi dengan badan usaha milik negara lainnya.

Terkait target pendapatan perusahaan, Himawan menjelaskan, tahun ini diperkirakan bisa mencapai Rp 1,048 triliun. Hingga Oktober 2012, pendapatan perusahaan sudah mencapai Rp 1,1 triliun. Sementara itu, Direktur Pertanahan Perumnas Herry Irwantono mengatakan, meski lahan Perumnas terbatas, aset perusahaan mengalami kenaikan sekitar Rp 2,2 triliun pada tahun ini.

“Kami akan memaksimalkan lahan yang ada untuk kebutuhan pembangunan rumah. Yang pasti, minimnya lahan tidak mengganggu program kerja perusahaan,” kata Herry.

Sedangkan Direktur Pemasaran Perumnas Muhammad Nawir menambahkan, perusahaan akan menyediakan lahan untuk pembangunan rumah tipe 21. Apalagi Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mencabut aturan tentang pembatasan tipe rumah yang mendapat subsidi minimal tipe 36. “Penyediaan rumah tipe 21 ini akan mendorong pasar properti lebih besar lagi. Perumnas akan membantu membangun rumah tersebut,” kata bekas Komisaris PT Wijaya Karya Realty (Wika) ini.

Di lain pihak, proses pergantian jajaran direksi Perum Perumnas dinilai tidak transparan dan dilakukan secara diam-diam. Anggota Komisi VI DPR (membidangi BUMN) Syukur Nababan mengatakan, seharusnya pemilihan direksi ditempuh melalui uji kemampuan dan kepatutan, karena ini menyangkut masalah kinerja. “Basis kinerja Perumnas dinilai belum maksimal dalam memberikan stimulus penyediaan rumah untuk masyarakat kecil,” katanya.

Politisi asal PDIP ini lantas berharap direksi baru Perumnas bisa memenuhi kebutuhan rumah bagi rakyat kecil serta menekan angka ketimpangan (backlog) rumah dengan memaksimalkan lahan yang ada. Selama ini banyak program Perumnas yang tidak berjalan akibat minimnya lahan.

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan menetapkan direksi Perum Perumnas periode 2012-2017. Serah terima jabatan dilaksanakan pada 15 Oktober 2012. Susunan direksi baru Perumnas, meliputi Direktur Utama Himawan Arief Sugoto, Direktur Produksi M Kamal Kusmantoro, Direktur Keuangan Kakiki Sudrajat, Direktur Korporasi dan Pertanahan Herry Irwanto, serta Direktur Pemasaran Muhammad Nawir. (Novi)