Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mendukung sepenuhnya proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (RUU Tapera) karena dinilai dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kami sangat mendukung pembahasan RUU Tapera yang saat ini menjadi hak inisiatif dan dibahas oleh DPR,” kata Djan Faridz dalam rilis Kemenpera yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurut Djan, dengan adanya Tapera maka diharapkan dapat mewujudkan dana murah jangka panjang terkait pembiayaan perumahan untuk MBR yang terjangkau.

Ia juga mengemukakan, penyiapan serta pembahasan RUU Tapera harus dilaksanakan dengan baik dan didukung oleh berbagai pihak.

Pasalnya, ujar dia, RUU tersebut akan menghasilkan UU yang sangat strategis terkait instrumen untuk penyediaan dana jangka panjang yang murah dan terjangkau bagi kalangan MBR.

“Dengan lahirnya UU Tapera nantinya akan mendorong negara untuk menghimpun dan memupuk dana yang dikumpulkan dari masyarakat umum khususnya mereka yang telah memiliki penghasilan,” katanya.

Selain itu, Djan juga memaparkan bahwa RUU tersebut dinilai juga akan melengkapi dua UU yang lahir sebelumnya yakni UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rusun serta peraturan pendukung lainnya.

Menpera menuturkan, berbagai peraturan perundang-undangan itu juga menjadi salah satu bentuk intervensi negara dari sisi penyediaan perumahan di Indonesia khususnya dalam membantu tersedianya pembiayaan jangka panjang perumahan yang murah.

Ia juga mengatakan, UU Tapera ke depan harus dilaksanakan oleh setiap warga negara yang memiliki penghasilan serta menjadi gerakan menabung untuk perumahan.

“Melalui tabungan tersebut, setidaknya masyarakat akan didorong untuk memiliki tabungan khusus untuk perumahan sehingga bisa memberi jaminan bagi mereka apabila ingin memiliki rumah,” katanya.

Tapera, kata Djan, juga merupakan salah satu solusi atas semakin meningkatnya kebutuhan biaya jangka panjang sektor perumahan. Beberapa negara yang telah berhasil melaksanakan pola Tapera misalnya Singapura yang membentuk Housing Development Board (HDB) sebagai lembaga penyelenggara pembangunan perumahan.

“Badan tersebut (HBD) bisa menjadi contoh untuk model Tapera tapi tetap diperlukan kajian agar pelaksanaannya sesuai dengan kondisi masyarakat dan sektor perumahan di Indonesia,” katanya