Komite Audit

Dasar Hukum Pembentukan

Pembentukan Komite Audit Perumnas didasarkan pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang mewajibkan Dewan Pengawas wajib membentuk komite yang secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.

Komposisi Keanggotaan Komite Audit

Komposisi keanggotaan Komite Audit Perumnas diatur berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Pengawas/Dewan Pengawas BUMN, yakni sebagai berikut:

  1. Komite Audit terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) anggota dengan komposisi sebagai berikut:
  2. Satu orang anggota Dewan Pengawas yang mejadi Ketua merangkap anggota Komite Audit.
  3. Anggota lainnya berasal dari luar perusahaan.
  4. Anggota Komite Audit harus memiliki komitmen yang teguh dan integritas yang tinggi, kemampuan berkomunikasi secara efektif dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang yang dibutuhkan bagi pelaksanaan tugasnya.
  5. Anggota Komite tidak memiliki benturan kepentingan dengan kepentingan perusahaan dalam melaksanakan tugasnya.
  6. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

Dalam mekanisme GCG, Komite Audit memiliki beberapa peran untuk memastikan perusahaan telah melaksanakan GCG secara memadai, meliputi :

  1. Terkait implementasi transparansi, Komite Audit berkewajiban me-review laporan keuangan dalam rangka penerapan prinsip transparansi, yaitu bahwa laporan keuangan sudah mencakup pengungkapan informasi yang meterial dan relevan bagi Pemilik Modal.
  2. Dalam penerapan akuntabilitas, Komite Audit harus memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara tepat waktu dan akurat dan yang didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai.
  3. Berdasarkan konsep independensi, Komite Audit harus menjamin independensi dan kredibilitas hasil penilaian kinerja keuangan.
  4. Dalam rangka pertanggungjawaban, Komite Audit harus menjamin bahwa korporasi telah dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan praktik usaha yang sehat.

Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Pengawas, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Susunan anggota Komite Audit terdiri dari : 1 (satu) orang Ketua Komite yang merupakan Anggota Dewan Pengawas, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan 1 (satu) orang anggota Komite. Berikut adalah susunan keanggotaan Komite Audit pada tahun 2018:

NAMA

JABATAN
Miftah Faqih Ketua
Mas Dharmawan Sekretaris merangkap Anggota
Tri Restu Ramadhan

Anggota Komite Audit

 

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam melaksanakan tugas, Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas. Pertanggungjawaban Komite Audit kepada Dewan Pengawas merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana yang tertuang dalam Piagam Komite Audit (Committee Audit Charter) terdiri atas :

  1. Memantau dan mengevaluasi perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern dan auditor eksternal.
  2. Memastikan kecukupan sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern dan auditor eksternal, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
  3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya.
  4. Memastikan adanya prosedur review yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan Perusahaan, termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi dan informasi keuangan lain yang disampaikan kepada Pemilik Modal.
  5. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas.
  6. Memberikan rekomendasi penunjukkan auditor eksternal (Akuntan Publik/KAP) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengawas sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.