Tak terhindarkan bila pada akhirnya pembangunan tempat tinggal akan mengarah ke konsep vertikal baik apartemen maupun rumah susun. Namun saat ini, masih ada kendala mengenai regulasi pembangunan hunian vertikal.

Kendala tersebut pun cukup disayangkan, mengingat terbatas dan semakin mahalnya harga tanah, maka pembangunan hunian vertikal mesti mulai digiatkan. Namun, pembangunan terhambat oleh regulasi yang ada di sejumlah daerah.

“Salah satu poin kendala, ini lokasi yang hendak kita bangun dan sudah dalam tahap pembangunan, tidak semua daerah siap dengan Perda (Peraturan Daerah) Rumah Susun. Jadi kami akan sampaikan daerah yang sudah siap Perda Rusunnya,” kata Direktur Pemasaran Perumnas Muhammad Nawir dalam diskusi ‘Kupas Tuntas Dua Tahun Program Sejuta Rumah’ di Jakarta, Selasa (9/5/2017).

Dia pun menyebutkan sejumlah daerah yang sudah siap dengan Perda Rusun tersebut. Namun, jumlahnya belum terlalu banyak saat ini.

“Contoh perda rusun yang sudah ada di DKI (Jakarta), Surabaya, Pekanbaru, Medan, Banjarmasin, Klaten, Karawang, juga Jogja (Yogyakarta),” terangnya.

Dengan masih sedikitnya daerah yang memiliki perda terkait rumah susun, menurutnya, pengembang pun mengalami kesulitan.

“Banyak di luar ini (daerah) belum ada perda sehingga kami sulit saat lakukan pertelaan (rincian batas-batas yang jelas antarunit pada rusun) saat KPR-nya. Perda ini kita harap bisa bantu didorong agar kota punya Perda Rusun terutama Jawa, juga di luar Jawa yang belum ada perda,” lanjutnya.

Dengan adanya percepatan penetapan Perda Rusun, dia menambahkan, hal itu akan membuat pembangunan tempat tinggal menjadi lebih cepat dilakukan khususnya tempat tinggal berkonsep vertikal. Dia pun berharap Kementerian PUPR bisa turut membantu persoalan tersebut.

Sumber : okezone.com