Jakarta - Pertanahan menjadi persoalan rumit yang memerlukan perhatian pemerintah. Persoalannya tidak sebatas tiadanya stok tanah yang dikuasai pemerintah untuk pembangunan dan dominannya swasta dalam pemilikan lahan, tapi juga banyaknya mafia tanah di tengah masyarakat. Sepak terjang para mafia itu memunculkan banyak sengketa lahan dan mengganggu jalannya pembangunan. “Bentuknya (mafia tanah) macam-macam, ada yang berdasi, berjenggot, berjubah, berseragam, seragamnya BPN lagi,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, di depan perserta Musyawarah Nasional (Munas) Realestat Indonesia (REI) ke-15 di Jakarta, Selasa (29/11).

Mereka beroperasi dengan membawa dokumen palsu seperti girik dan eigendom verponding.Eigendom verponding (EV) adalah bukti hak kepemilikan yang diterbitkan oleh penjajah Belanda. Mereka beroperasi dengan melibatkan sejumlah kalangan termasuk oknum PPAT.  Sofyan menyatakan apabila menemukan mafia seperti itu dokumennya akan disita dan orangnya ditangkap untuk dijebloskan ke penjara.

Selain itu untuk menghindari sengketa BPN akan melakukan sertifikasi secara besar-besaran. Tahun ini dikeluarkan satu juta sertipikat, tahun 2017 sebanyak lima juta sertipikat, dan 2018 delapan juta sertipikat. Targetnya pada tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia terdaftar semuanya. Untuk itu BPN akan memperbanyak juru ukur dengan merekrut 3.000 juru ukur independen. Mereka akan berkantor di berbagai lokasi di tempat strategis di pinggir jalan agar mudah diketahui masyarakat. Juru ukur selama ini menjadi kendala sertifikasi karena jumlah mereka sangat terbatas sehingga harus antre.

Sofyan menyebutkan pihaknya tengah melakukan perbaikan internal. Pelayanan kepada masyarakat akan terus diperbaiki. Kalau ada aparatnya yang tidak perform dan menghambat masyarakat agar melaporkan langsung kepadanya. Untuk itu ia membuka saluran komunikasi melalui WhatsApp di nomor 0811 85 4482. “Kalau ada masalah mengenai pertanahan laporkan ke saya melalui saluran itu. Nanti akan saya share ke pihak terkait di BPN, dengan cara ini biasanya cepat selesai. Demikian dengan PPAT, kalau ada yang bikin masalah laporkan, nanti kita pecat,” imbuhnya.