JakartaA�-Tahun ini, Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal membangun 1 juta hunian untuk mengatasi kekurangan pasok rumah (backlog) 15 juta unit. Mega proyek ini bakal menelan dana investasi hingga Rp 75,2 triliun dari pemerintah maupun lembaga lainnya.

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Syarif Burhanuddin menjabarkannya dalam a�ZRapat Koordinasi (Rakor) anggota Realestate Indonesia (REI) yang digelar di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (29/1/2015).

Syarif mengatakan pembangunan dibagi menjadi 3 kelompok utama berdasarkan pengelolaan anggarannya yaitu Belanja Kementeraia�Z/Lembaga, Bendahara Umum Negara, dan Swasta-BUMN.

1. Anggaran Kementerian Rp 6,4 Triliun

Pembangunan yang masuk dalam alokasi Belanja Kementerian/Lembaga yang diperkirakan bakal menelan dana investasi Rp 6,4 triliun. Mencakup pembangunan 85.500 unit hunian untuk Pekerja/Buruh, Nelayan dan PNS senliai Rp 4,2 triliun, dan 12.800 unit hunian untuk TNI/Polri senilai Rp 2,2 triliun.

Rincian untuk 85.500 unit hunian untuk Pekerja/Buruh, Nelayan dan PNS aterdiri dari 9.500 unit rumah susun (95 twinblock), 6.000 unit rumah khusus, dan 70.000 unit rumah swadaya. Sementara itu, 12.800 unit hunian untuk TNI/Polri akan terdiri dari 11.000 unit rumah susun (110 twinblock), dan 1.800 unit rumah khusus.

2. Bendahara Umum Negara Rp 5,3 Triliun

Pembangunan hunian yang masuk dalam alokasi anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) dalam bentuk kredit pemilikan rumah (KPR) dan bantuan uang muka (DP) perumahan dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) alias subsidi kredit perumahan.

Ada sekitar 235.700 unit hunian yang akan dibangun lewat skema ini dan akan menelan biaya Rp 5,3 triliun yang terdiri dari 4.000 unit rumah susun, 231.700 unit rumah tapak.

3. Perumnas, Bapertarum, dan BPJS Rp 63,5 Triliun

Pembangunan hunian yang masuk alokasi belanja oleh pembiayaan swasta, lembaga keuangan, dan BUMN sebanyak 666.000 unit hunian dengan biaya investasi yang diperlukan sekitar Rp 63,5 triliun.

Penyediaan 666.000 unit hunian ini akan terdiri dari 36.000 hunian oleh BUMN Perumnas, 500.000 unit hunian oleh BPJS Ketenagakerjaan dan 100.000 unit oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS), dan 30.000 oleh Pemerintah Daerah.
a�Z