Jakarta – Perum Perumnas diposisikan lagi sebagai agen utama pembangunan perumahan rakyat. Setelah sekian tahun berjalan sendiri tanpa dukungan dana memadahi dari pemerintah, Perumnas mendapat suntikan dana melalui penyertaan modal Negara (PMN) sebesar Rp1 triliun. Tahun ini jumlahnya ditambah lagi sebesar Rp600 miliar. Penguatan peran Perumnas itu untuk mennyukseskan program rumah murah bersubsidi atau lebih dikenal dengan program pembangunan sejuta rumah.

Selain itu pemerintah menyiapkan Perumnas sebagai holding BUMN perumahan. Peraturan Pemerintah (PP) tentang hal ini sudah di Kantor Kepresidenan menunggu diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi). Empat BUMN akan bergabung dalam holding tersebut, yaitu PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Adhi Karya, PT Virama Karya, dan PT Indah Karya. Selain itu Perumnas juga menunggu Peraturan Pemerintah mengenai penguatan lembaga tersebut. Bila PP penguatan itu terbit seluruh aturan apakah itu peraturan menteri, peraturan daerah, dan lainnya otomatis akan gugur dan selanjutnya digantikan dengan PP yang baru.

“Pokoknya Perumnas ini akan difokuskan untuk perumahan, siapa yang tidak bisa menyelesaikan proyeknya maka tinggal diserahkan ke Perumnas. Tahun ini Perumnas ditarget membangun 35 ribu rumah yang akan ditingkatkan menjadi 63  ribu unit tahun depan,” ujar  Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) Syarif Burhanuddin, kepada housing-estate.com di Jakarta, Kamis (25/8).

Penguatan peran Perumnas ini diharapkan dapat mempercepat penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sampai saat ini kebutuhan perumahan (backlog) diperkirakan sebanyak 13 juta unit. PNS yang belum memiliki rumah sebanyak 760 ribu. Mereka menjadi prioritas yang akan dipenuhi selain pekerja swasta, pekerja informal, hingga anggota TNI-Polri.

 

Sumber: housing-estate.com