Pemerintah terus mendorong percepatan program pembangunan sejuta rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) April 2015. Anggaran bantuan perumahan ditingkatkan melalui bermacam-macam program agar kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat mengakses rumah layak.

Menurut Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) Lana Winayanti, tahun 2017 ini anggaran perumahan dalam APBN cukup besar dan bisa menjadi pendorong realisasi program sejuta rumah. Anggaran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp9,7 triliun untuk membiayai 120 ribu rumah dan dana subsidi selisih bunga (SSB) Rp3,7 triliun untuk 225 ribu rumah.

“Selain itu ada bantuan uang muka Rp1,3 triliun untuk 345 ribu unit rumah, belum termasuk bantuan lain seperti prasarana, sarama, utilitas (PSU) dan kemudahan regulasi,” ujarnya saat Rakor pemetaan dan potensi pembangunan rumah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, akhir pekan lalu.

Lana yang menjabat Dirjen Pembiayaan Perumahan awal Maret ini menggantikan Maurin Sitorus menyebutkan, pemerintah telah menerbitkan PP No. 64 Tahun 2016 tentang pembangunan perumahan MBR, Paket Kebijakan Ekonomi Ke 13 untuk mendukung keberhasilan penyediaan perumahan. Saat ini pemerintah pusat tengah melakukan pendataan untuk pemerataan dan percepatan program perumahan.

Tahun anggaran 2017-2018 prioritasnya percepatan di 10 provinsi terbesar. Ke-10 daerah itu penyerapan program perumahannya cukup besar, misalnya Jawa Barat, Banten, Kalimantan Selatan, Riau, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat. Tahun 2016 penyaluran FLPP di Kalimantan Selatan mencakup 14.430 unit rumah, terbanyak ketiga setelah Jawa Barat dan Banten. Pencapaian di Kalimantan Selatan ini akan ditularkan ke wilayah-wilayah lain.