Jakarta - Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak lama lagi bisa diberlakukan. Apabila Peraturan Pemerintah (PP) mengenai hal ini sudah ditandatangani Presiden pemberlakuannya diperkirakan dapat dilaksanakan tahun 2018. Selain itu pembentukan Komite Tapera juga sudah diajukan ke presiden. Sebagai lembaga yang baru terbentuk memang masih ada perbedaan mengenai skema pendanaan dan besaran iuran yang nanti akan diatur dalam PP.

“Ini  inovasi baru untuk pembiayaan perumahan, kalau masih belum sepakat kita sempurnakan sambil jalan. Jangan berkutat di perbedaan tapi bagaimana mencapai kesamaan untuk kebaikan bersama,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Basuki Hadimuljono pada diskusi UU Tapera: Solusi dan Langkah Nyata, di Jakarta, Kamis (27/10).

Tapera, lanjut Basuki, merupakan langkah nyata pemerintah untuk mencari inovasi di bidang pembiayaan perumahan. Sebelumnya dan yang saat ini sudah berjalan, inovasi pemerintaah di bidang pembiayaan perumahan sudah banyak dilakukan seperti program FLPP, bantuan uang muka, pembebasan PPN, bantuan prasarana sarana utilitas (PSU), dan sebagainya.

Tapera sendiri saat ini masih menjadi kontroversi khususnya untuk kalangan perusahaan (pemberi kerja) karena keberatan dengan iuran sebesar 2,5 persen dari penghasilan karyawan. Karena itu dengan waktu yang masih tersisa sebelum diterbitkan PP Tapera, Basuki berharap bisa keluar satu kesepakatan yang akan segera membuat Tapera ini operasional.

“Jadi inovasi terus kita lakukan, program sejuta rumah tahun lalu bisa tercapai 650 ribu unit, pemerintah juga pro aktif memangkas perizinan dan menyediakan dana yang terus membesar untuk pembiayaan perumahan. Tapera ini salah satu inovasi dan ditunggu masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses ke perumahannya,” imbuhnya.