JAKARTA — Draf revisi Peraturan Pemerintah No 15/2004 tentang Perumnas telah difinalisasi. Aturan tersebut diharapkan dapat segera mengubah status Perumnas dari perusahaan umum (perum) menjadi perseroan terbatas (PT) pada bulan depan. Setelah status berubah, Perumnas mengaku bakal lebih leluasa berbisnis.

Direktur Utama Perum Perumnas Himawan Arief Sugoto mengatakan, Kementerian BUMN telah menyetu­jui perubahan status Perumnas men­jadi perseroan dalam draf revisi PP tersebut. Namun, perusahaan ini masih mengonsultasikan dengan Kementerian BUMN terkait proses perubahan tersebut.

"Dan draf final itu masih didiskusi­kan mengenai bagaimana proses per­ubahannya, apakah dapat secara lang­sung menjadi persero atau ada tahapan lain. Tapi Pak Dahlan (men­teri BUMN) berharap dapat lang­sung," papar Himawan di sela acara hari jadi pertama The HUD Institut di Bandung, Jawa Barat, baru-baru ini.

Menurut dia, perubahan status perusahaan akan menjadikan Perum­nas lebih leluasa berbisnis sebagai penyedia perumahan rakyat dan mengembangkan proyek lainnya. Perubahan ini tidak menjadikan Pe­rumnas lebih mengarah ke sektor bisnis, tetapi juga social. "Seperti hal­nya PLN dan Pertamina," katanya.

Direktur Pemasaran Perum Pe­rumnas Teddy Robinson sebelumnya menuturkan, perubahan status dan perum menjadi PT akan membuat ruang gerak perusahaan menjadi le- bib luas dan leluasa membangun ber­bagai proyek properti. Peran perusa­haan justru akan berpeluang lebih besar dengan perubahan status tersebut. "Jadi, kami bisa bangun proyek properti komersial maupun residensial untuk kelas middle up," tegas dia.

Naik 25%

Perumnas menargetkan penjualan proyek properti di tahun ini me­ningkat 25% menjadi Rp 1,25 triliun dibanding tahun lalu sebesar Rp 1 triliun. Adapun pendapatan perusa­haan diharapkan dapat meningkat 40% di tahun ini.

Guna meningkatkan pendapatan, terang Himawan, Perumnas menja­jaki kerja sama dengan sejumlah BUMN yang memiliki lahan idle. La­han telantar milik beberapa perusa­haan negara ini ditaksir senilai Rp 500 triliun. Beberapa BUMN yang akan dijajaki perseroan di antaranya PT Kereta Api Indonesia (KM) dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat terealisasi pada tahun ini.

Himawan menjelaskan, lahan yang dikerjasamakan dengan PTPN II seluas 800 hektare (ha). "Sedang­kan dengan PT KM ada sejumlah ti­tik yakni Jakarta, Bandung, Sema­rang, dan Yogyakarta," ujarnya.

Lahan milk PTPN II, terangnya, akan dibangun proyek residensial dan komersial. Proyek tersebut berdekatan dengan perumahan Perumnas Sima­lingkar yang terletak di Medan, Sumatera Utara. "Ini menjadi proyek lanjut­an perumahan tersebut," katanya.

Adapun lahan milik PT KAI berada di pinggir rel kereta api. Sejauh ini Pe­rumnas akan fokus di daerah Jakarta, tepatnya di Tanjung Duren. Di lahan seluas 1,6 ha tersebut akan dibangun tiga hingga empat menara apartemen yang dikhususkan untuk karyawan PI' .KAI dan masyarakat "Tapi proyek ini terkendala karena lokasi tersebut se­bagai lahan hijau," katanya. Perumnas, lanjutnya, akan bernegosiasi lebih lanjut dengan PT KAI dan Pemda DKI terkait persoalan tersebut. "Apakah^.lahan hijau itu akan diganti di daerah lain atau lain­nya. Itu akan kami dalami," ujar dia.